Apa Arti Deparpolisasi dan Reparpolisasi

Apa Arti Deparpolisasi dan Reparpolisasi - Istilah deparpolisasi belakangan ini menjadi istilah yang banyak dibicarakan orang, khususnya para politikus yang ketakutan akan berkurangnya "peran" mereka dalam kancah perpolitikan di negara kita.

Ada yang mendeskripsikan deparpolisasi adalah mengesampingkan peran partai politik. Ada yang lebih ekstrim menyebut deparpolisasi sebagai peniadaan partai politik.

Saya setuju dengan pengertian deparpolisasi yang lebih luas yaitu fenomena perilaku warga untuk meniadakan (mengurangi) kepercayaan mereka terhadap partai politik, dan meminimalisasi peran serta mereka sebagai bagian dari partai politik tertentu.

Dalam perpolitikan negara yang mengharapkan pemilu yang demokratis, partisipasi politik warganegara adalah harga mati. Demokrasi tanpa kehadiran peran serta rakyat adalah sesuatu yang omong kosong belaka. Keterlibatan dan partisipasi warga diharapkan dapat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara, terutama menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Nah...Gejala deparpolisasi ini pasti berdampak pada keikutsertaan rakyat dalam proses pemilu. Rakyat cenderung memilih menjadi seorang "golput" karena parpol dianggap tidak lagi dapat memenuhi harapan calon pemilihnya bagi kebaikan dan kemakmuran rakyat.

Lihat saja, begitu minimnya jumlah pemilih dalam pilkada baru-baru ini. Partisipasi rakyat dalam menggunakan haknya untuk memilih pemimpinnya sangat rendah. Bahkan di beberapa daerah, golput mengalahkan pemenang pilkada.

Fenomena yang tidak lazim ini dapat diartikan sebagai semakin suburnya sikap apatis rakyat terhadap hasil pilkada. Terserah siapa yang menang, toh tidak akan "ngefek" dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Ujung-ujungnya, pemimpin terpilih akan KKN juga.

Pengurus parpol, seakan-akan tidak mengerti atau memang tidak mau peduli dengan kondisi real saat ini, dan berpengaruh pada semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kiprah parpol dalam segala segi kehidupan berpolitik di negara kita.

Untunglah saat ini tersedia payung hukum berupa undang-undang yang memperbolehkan calon independen turut bertarung dalam pilkada untuk melawan hegemoni dan "kesombongan" parpol.

Sebenarnya program kerja parpol itu sudah bagus, bahkan jika dipelajari lebih mendalam, secara redaksional, program parpol tersebut telah disusun sangat rapi dan teratur dengan "kalimat indah menjanjikan" untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.

Yang menjadi masalah adalah belum tentu pengurus parpol tersebut diisi oleh orang-orang yang bagus, idealis dan kredibel. Bisa juga mereka tidak mengerti bagaimana mengimplementasikan program partai selurus-lurusnya, bukan belok ke kanan maupun ke kiri.

Deparpolisasi dapat dicegah melalui reparpolisasi...

Reparpolisasi berarti mereformasi parpol secara menyeluruh dan sistematis, terutama dari tangan-tangan oknum yang dapat merusak kewibawaan dan kehormatan partai.

Janganlah menuding upaya deparpolisasi akan diviralkan oleh calon independen untuk meruntuhkan kekuatan parpol.

Malah, yang terjadi sekarang, tanpa mereka sadari, tindakan-tindakan tidak bermoral, koruptif dan kebijakan tidak pro rakyat adalah faktor utama dari deparpolisasi partai, bukan oleh rakyat maupun calon independen.

Ibarat pengusaha warung yang awalnya memiliki pelanggan banyak, akhirnya harus gigit jari melihat berpindahnya pelanggan setianya ke warung sebelah yang baru buka karena warung sebelah menjual barang yang lebih lengkap dan lebih murah, serta memberikan pelayanan yang lebih prima kepada para pembelinya.

Bukan lantas mengutus orang atau ormas untuk menghancurkan warung pesaingnya atau bahkan menghabisi pemilik warung sebelah.

Marilah kita lawan deparpolisasi dengan reparpolisasi...

(Salam Kebangsaan - Salam UFO) by Firman Bossini