Organisasi Kemasyarakatan & Pemuda (OKP)

Organisasi Kemasyarakatan & Pemuda (OKP) idealnya merupakan wadah pembinaan calon pemimpin masa depan melalui pembentukan mental dan karakter yang berkualitas.

Di negara kita, OKP tumbuh subur sebagai salah satu kekuatan sosial-politik masyarakat yang cukup diperhitungkan.

Beragam OKP yang terbentuk, baik yang dilandasi kesadaran demokrasi maupun yang tidak, menambah jejeran kekuatan massa rakyat yang dikenal berasal dari basis intelektual, moral, kedaerahan dan unsur kepentingan partai politik.

Keberadaan OKP seperti PP, AMPI, FKPPI, IPK, dan berbagai organisasi yang bersifat kedaerahan, seharusnya dapat membawa azas manfaat dan dapat menimbulkan kesan positif bagi kemaslahatan masyarakat umum.

Hanya saja, fenomena keberadaan OKP saat ini, telah menimbulkan kegelisahan bagi sebagian besar masyarakat akibat pola tingkah laku anggota di level terbawah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.

Lihat saja, sebagian dari peran OKP telah bergeser menjadi penguasa lahan parkir, tempat hiburan, debt collector dan sejenisnya.

Mereka telah mencederai misi mulia sebagai kader pemimpin yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung rakyat dan bersatu padu dengan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban bersama.

Saat ini, sudah terbentuk suatu persepsi dari masyarakat bahwa mereka adalah pengutip uang keamanan, "pengumpul" uang pembangunan dan "memeras" para pelaku bisnis melalui proposal yang mereka sodorkan.

Belum lagi, kerap kali terjadi gesekan-gesekan akibat perebutan lahan dan ego sektoral yang mengakibatkan terjadinya perkelahian dan kerusuhan, dan sekali lagi, tentunya akan sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Kejadian pertikaian antara PP (Pemuda Pancasila) dan IPK (Ikatan Pemuda Karya) di Medan semalam, menimbulkan korban jiwa 3 orang meninggal dan belasan orang terluka, serta kerugian materil akibat pembakaran kendaraan bermotor dan bangunan, telah menimbulkan rasa antipati masyarakat banyak atas peran dan fungsi dari OKP.

Muncul wacana untuk membubarkan OKP-OKP yang sering menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum.

Apakah wacana ini tepat sebagai solusi untuk meredam kerugian akibat tingkah laku dari anggota OKP?

Menurut saya, tidak..

Pendapat saya :
(1) Serahkan saja pengelolaan "lahan-lahan basah" kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mempekerjakan anggota OKP dengan upah yang layak.
Kota Jakarta dapat menjadi contoh keberhasilan Pemda dalam menguasai lahan parkir. Potensi parkir di Jakarta 1,8 trilyun, tapi yang disetor hanya 26 milyar saja.

(2) Anggota OKP diberi kesempatan pelatihan dan wirausaha dengan difasilitasi pemerintah agar nantinya memiliki sumber penghasilan untuk menghidupi anggota dan organisasi.

(3) Penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak kepada pelaku kejahatan dan "oknum pemeras" yang merugikan kepentingan pelaku bisnis dan masyarakarat banyak, terutama dari para anggota OKP.

Dan akhirnya...
Semoga arwah korban yang meninggal dapat diterima di sisi-Nya dan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini.

(Salam Keprihatinan - Salam UFO) by Firman Bossini